Berita Terkini

Keterlambatan ekonomi dunia ini berdampak sangat besar terhadap perusahaan industri sepatu atau alas kaki di Indonesia. Akibatnya banyak perusahaan sepatu dan alas kaki yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan ribu karyawan di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko menggatakan, setidaknya sebanyak 100 ribu orang lebih karyawan nya telah di PHK selama tahun 2015 ini .

"Tercatat sebanyak 27 perusahaan alas kaki dan sepatu telah mengeluarkan 100 ribu orang lebih karyawan nya. Itu telah terjadi di daerah Surabaya, Bandung, Bekasi, dan Tangerang," ucap Eddy Widjanarko saat berbicara dengan Liputan6.com, Jakarta, Minggu (3/5/2015).

Eddy pun memberikan alasannya, karena para pengusaha alas kaki sangat tertekan dengan upah minimum regional (UMR) yang terus naik setiap tahunnya secara signifikan.

Beban tersebut,terus menghajar perusahaan di pada saat ekonomi dunia tengah mengalami kesulitan. Ekspor alas kaki terus saja merosot, termasuk untuk penjualan di dalam negeri sehingga pendapatan para pengusaha mengalami penurunan.

"Penyebab kenaikan UMR, ekonomi di Eropa menjadi lesu. penjualan di dalam negeri saat ini sedang sepi, dan pada akhirnya stok jutaan pasang sepatu tidak dapat terjual. kita lihat saja seminggu lagi pasti barang-barang tersebut diobral," keluh Eddy.

Dia telah meramalkan bahwa kondisi pelemahan ekonomi dunia akan tetap masih berlangsung hingga pada beberapa tahun ke depan. Bahkan Eddy pun memprediksi potensi krisis akan dapat terjadi pada 3-4 tahun yang akan datang.

"Karena tidak nya ada uang yang beredar, di mana sekarang ini pengucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bersifat sementara saja, dan akhirnya tidak ada lagi yang membeli produk kami di mal atau pusat perbelanjaan temapt lain. Lama-lama semua pusat pembelajaan akan tutup semua," tutur Eddy.

Dengan berlangsung nya keadaan ini, Eddy mengatakan, para perusahaan alas kaki akan kembali mem-PHK karyawan nya minimal 100 orang di tahun yang akan datang. "Ini karena kinerja pemerintah Joko Widodo sangat lamban selama enam bulan pertama ini , terutama untuk perusahaan industri padat karya," tegas Eddy