Berita Terkini

Anggota Komisi B DPRD Sumut Ramses Simbolon mengatakan, kekurangan pasokan gas di daerah Sumatera Utara sudah pada tahap mengkhawatirkan.

“Kita tidak usahlah bicara tentang KEK Sei Mangke atau Masyarakat Ekonomi ASEAN kalau persoalan gas ini belum ada solusi. Bahaya gas ini sudah di depan mata,” kata Simbolon saat Rapat Dengar Pendapat dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pemprov Sumut di Gedung DPRD Sumut, Rabu (4/12/2014).

General Manager PGN SBU III Yosviandri mengatakan, infrastruktur seperti pipa jaringan dan pipa distribusi gas di Sumut sangat memadai karena mampu mengalirkan gas sampai seratusan Mmscfd.

Kebutuhan gas untuk sektor industri, komersial, dan rumah tangga di Sumut, khususnya Medan, tambahnya, diperkirakan mencapai 24 Mmscfd (Million standard cubic feet per day). Kebutuhan ini sudah sejak lama tidak dapat dipenuhi karena produsen gas, Pertamina EP hanya memberikan pasokan sekitar 6 Mmscfd.

“Persoalan kita adalah pasokan yang kurang,” katanya.

Meskipun Indonesia adalah Negara yang kaya gas, namun menurut Yosviandri, menurunnya pasokan gas dari produsen sudah mulai terasa sejak tahun 2006. Tahun 2012, Pertamina sempat akan menyewa kapal yang berfungsi sebagai Floating Storage & Regasification Unit(FSRU). Fasilitas yang mempermudah penyediaan gas dari produsen ini rencananya di tempatkan di sekitar Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan perintah Menteri Dahlan Iskan, FSRU tersebut akhirnya ditempatkan di Lampung. Untuk pasokan gas di Sumut, Dahlan meminta Pertamina memaksimalkan produksi gas di Arun. Namun, kenyataannya sampai saat ini Sumut tetap krisis gas.

Menurut Yosviandri, beberapa skema telah dibuat untuk menambah pasokan gas di Sumut seperti mengalirkan gas dari daerah-daerah terdekat yang berlebihan. Namun, setelah dihitung, biaya yang dibutuhkan membuat harga gas lebih mahal dan dikhawatirkan membuat industri Sumut kalah saing dengan industri kawasan lain seperti di Jawa yang berkecukupan gas.

“Saudara-saudara kita di Aceh kan juga butuh gas, termasuk untuk PLN disana. Jadi, sebaiknya kita mulai berpikir bagaimana membangun kemandirian Sumut dalam pengadaan gas,” katanya.

Wakil Ketua Komisi B Ikrima Hamidy yang memandu rapat, mengaku mendapat banyak keluhan dari para pengusaha di Kawasan Industri Medan. Banyak di antara pengusaha tersebut yang saat ini sudah angkat kaki dari Sumatera Utara.

“Januari tahun depan kita akan datangi Kementerian BUMN untuk meminta agar FSRU ditempatkan di Belawan,” katanya.