Berita Terkini

Rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Kota Pematangsiantar akhirnya mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal untuk tiga perusahaan daerah (PD), Rabu (3/12/2014).

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Harungguan itu, ketiga Ranperda yang disahkan yakni Ranperda Penyertaan Modal untuk PD Pembangunan dan Aneka Usaha, Ranperda Penyertaan Modal untuk PD Pasar Horas Jaya, dan Ranperda Penyertaan Modal untuk PDAM Tirtauli dan PT Bank Sumut.

Untuk PD Pasar, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 1 triliun, yang terdiri dari modal dalam bentuk uang sebesar Rp 50 miliar yang akan diberikan secara bertahap selama 10 tahun dan Rp 950 miliar dalam bentuk aset, yang terdiri dari Kompleks Pasar Horas, Kompleks Pasar Dwikora, Pasar Wandelpad, Pasar Balairung, Kompleks Pasar Tozai, bangunan kios terbuka di Jalan Vihara, dan bangunan gedung pasar darurat di Jalan WR Supratman.

Untuk PDAM Tirtauli, Pemko Pematangsiantar menyertakan modal sebesar Rp 100 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk Rp 13.100.416.317 yang telah diserahkan Pemko Pematangsiantar pada tanggal 31 Desember yang lalu, yakni dalam bentuk uang Rp 1 miliar dan sisanya dalam bentuk aset.

Sementara untuk PT Bank Sumut, Pemko Pematangsiantar menyertakan modal sebesar Rp 75 miliar yang akan diberikan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 20 tahun, dimana sampai 31 Desember 2013, telah diserahkan Rp 16.458.568.198 atau Rp 16,4 miliar.

Rapat pembahasan Ranperda ini sejak awal berlangsung alot. Hampir seluruh fraksi di DPRD mempertanyakan pasal demi pasal yang ada di dalamnya.

Sementara itu, rapat pengesahan ini hanya dihadiri oleh 24 anggota DPRD. Seluruh anggota Fraksi Golkar berangkat ke Munas Bali. Di akhir rapat, sebelum dinyatakan disahkan, Fraksi Nasdem walk-out. Mereka meninggalkan ruangan rapat karena tak puas aspirasinya tak didengar.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho akan punya andil besar dalam menentukan belasan kepala daerah yang akan memimpin sebelum kepala daerah hasil Pemilu bupati/wali kota 2015 dilantik.

Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumut Jimmy Pasaribu mengatakan, sebagian dari empat belas kabupaten/kota yang akan menggelar Pemilu bupati/wali kota akan dipimpin pejabat (Pj) bupati/wali kota  karena masa jabatan kepala daerahnya telah selesai sebelum waktu pemungutan suara Pilkada yang diperkirakan berlangsung akhir tahun.

“Nanti akan diangkat pejabat bupati atau pejabat wali kota oleh Gubernur. Sebelumnya, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah akan mengajukan nama-nama calon ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya saat dihubungi, Selasa (2/12/2014).

Mekanisme tentang pengangkatan pejabat bupati/ wali kota ini, kataya, tercantum di Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Pasaribu, dalam peraturan itu disebutkan bahwa pejabat bupati/wali kota yang akan dipilih oleh Gubernur haruslah pegawai negeri sipil eselon 4 yang berpengalaman di bidang pemerintahan.

“Tidak boleh dari instansi di luar Pemprov Sumut. Jumlah pejabat eselon 4 kita mencukupi. Ada puluhan SKPD di Pemprov Sumut,” katanya.